TRAINING FUNDAMENTAL GOVERNMENT RELATIONS
PELATIHAN FUNDAMENTAL GOVERNMENT RELATIONS
PENGERTIAN FUNDAMENTAL GOVERNMENT RELATIONS
Hubungan pemerintahan adalah interaksi yang vital antara pemerintah dan berbagai pihak, termasuk masyarakat, bisnis, dan organisasi non-pemerintah. Fundamental dalam hubungan pemerintah adalah pemahaman tentang bagaimana keputusan politik dan kebijakan publik dibentuk, diimplementasikan, dan dievaluasi. Mengikuti fundamental hubungan pemerintahan penting karena menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan partisipasi aktif dalam proses politik. Dengan memahami dinamika dan struktur kekuasaan dalam pemerintahan, individu dan entitas bisnis dapat memengaruhi kebijakan yang memengaruhi mereka. Selain itu, pengertian fundamental ini membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dalam sistem politik. Hal ini juga memungkinkan pemerintah untuk menjalankan tugasnya secara efektif, menjaga akuntabilitas, dan meningkatkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, keterlibatan dalam fundamental hubungan pemerintahan mempromosikan transparansi, pertanggungjawaban, dan pembangunan yang berkelanjutan dalam masyarakat.
TUJUAN DAN MANFAAT FUNDAMENTAL GOVERNMENT RELATIONS
Tujuan:
- Pemahaman Proses Politik: Memahami bagaimana keputusan politik dan kebijakan publik dibentuk, diimplementasikan, dan dievaluasi.
- Partisipasi Aktif: Mendorong partisipasi aktif masyarakat, bisnis, dan organisasi non-pemerintah dalam proses politik.
- Pengaruh Kebijakan: Mempengaruhi pembentukan kebijakan yang memengaruhi individu, kelompok, atau bisnis.
- Membangun Kerangka Kerja: Membangun kerangka kerja yang memfasilitasi dialog dan kolaborasi antara pemerintah dan pihak-pihak yang terlibat.
- Meningkatkan Akuntabilitas: Meningkatkan tingkat akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat.
- Meningkatkan Transparansi: Meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah.
- Pengembangan Kebijakan yang Berkelanjutan: Mendorong pembangunan kebijakan yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat secara luas.
Manfaat:
- Pengaruh yang Lebih Besar: Memungkinkan individu dan entitas bisnis untuk memiliki pengaruh yang lebih besar dalam proses politik.
- Peningkatan Partisipasi Demokratis: Meningkatkan partisipasi dalam sistem politik dan memperkuat nilai-nilai demokrasi.
- Kepercayaan Publik: Membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah melalui transparansi dan akuntabilitas.
- Inovasi Kebijakan: Mendorong inovasi dalam pembentukan kebijakan dengan melibatkan berbagai perspektif dan pengetahuan.
- Pembangunan Masyarakat yang Berkelanjutan: Memungkinkan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dengan memperhitungkan kebutuhan dan aspirasi berbagai pihak.
- Penguatan Hubungan Antara Pemerintah dan Masyarakat: Membangun hubungan yang lebih kuat antara pemerintah dan masyarakat melalui dialog terbuka dan kolaborasi yang konstruktif.
MATERI FUNDAMENTAL GOVERNMENT RELATIONS
- Pendahuluan
- Pengenalan tentang hubungan pemerintah.
- Pentingnya memahami fundamental government relations.
- Konsep Dasar Hubungan Pemerintah
- Definisi dan ruang lingkup hubungan pemerintah.
- Dinamika kekuasaan dalam hubungan pemerintah.
- Peran aktor dalam hubungan pemerintah (pemerintah, masyarakat, bisnis, LSM).
III. Proses Pembentukan Kebijakan Publik
- Langkah-langkah dalam pembuatan kebijakan publik.
- Faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan kebijakan.
- Peran masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan.
- Strategi dalam Government Relations
- Membangun kemitraan dengan pemerintah.
- Penggunaan media dan advokasi publik.
- Lobbying dan advocacy dalam hubungan pemerintah.
- Prinsip-Prinsip Etika dalam Hubungan Pemerintah
- Transparansi dan akuntabilitas.
- Keterbukaan informasi publik.
- Pertanggungjawaban dalam interaksi dengan pemerintah.
- Studi Kasus dan Analisis
- Tinjauan kasus nyata dalam hubungan pemerintah.
- Analisis keberhasilan dan kegagalan dalam strategi government relations.
VII. Peran Teknologi dalam Government Relations
- Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam hubungan pemerintah.
- E-Government dan partisipasi publik.
- Tantangan dan peluang teknologi dalam mengelola hubungan pemerintah.
VIII. Evaluasi dan Penilaian
- Metode evaluasi efektivitas hubungan pemerintah.
- Pengukuran dampak kebijakan dan interaksi pemerintah.
- Tantangan dan Peluang di Masa Depan
- Dinamika perubahan sosial dan politik yang memengaruhi hubungan pemerintah.
- Peluang dan tantangan dalam menghadapi perubahan global.
- Kesimpulan
- Tinjauan kembali tentang pentingnya fundamental government relations.
- Tantangan dan harapan untuk masa depan hubungan pemerintah.
PESERTA PELATIHAN FUNDAMENTAL GOVERNMENT RELATIONS
- Pejabat pemerintah tingkat lokal, regional, dan nasional yang bertanggung jawab atas pembentukan kebijakan dan hubungan antar pemerintah.
- Karyawan dan staf administratif di lembaga pemerintahan yang terlibat dalam komunikasi dan implementasi kebijakan.
- Anggota parlemen atau dewan legislatif yang ingin memahami lebih dalam proses hubungan pemerintah.
- Pengusaha dan pemimpin bisnis yang berinteraksi secara langsung dengan pemerintah dalam mengadvokasi kepentingan mereka.
- Anggota organisasi non-pemerintah (NGO) dan kelompok advokasi yang ingin memengaruhi kebijakan publik.
- Mahasiswa dan akademisi yang tertarik untuk mempelajari dinamika hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
- Pengamat politik dan jurnalis yang ingin memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang proses politik dan kebijakan publik.
- Profesional di bidang hukum yang berurusan dengan isu-isu kebijakan dan regulasi pemerintah.
- Konsultan dan praktisi hubungan masyarakat yang ingin meningkatkan kemampuan mereka dalam berinteraksi dengan pemerintah.
- Individu dan kelompok masyarakat sipil yang ingin berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan keputusan pemerintah.
Jadwal Training Tahun 2025
Jadwal Training ini masih bersifat Almost Running. Untuk kepastian jadwal pelatihan silahkan Anda menghubungi marketing training kami. Mohon untuk tidak memesan tiket dan juga akomodasi hotel terlebih dahulu sebelum ada kepastian jadwal dari tim kami. Kesalahan pemesanan tiket transportasi dan akomodasi training bukan menjadi tanggung jawab kami.
Januari : 16 – 17 Januari 2025
Februari : 13 – 14 Februari 2025
Maret : 5 – 6 Maret 2025
April : 24 – 25 April 2025
Mei : 21 – 22 Mei 2025
Juni : 11 – 12 Juni 2025
Juli : 16 – 17 Juli 2025
Agustus : 20 – 21 Agustus 2025
September : 17 – 18 September 2025
Oktober : 8 – 9 Oktober 2025
November : 12 – 13 November 2025
Desember : 17 – 18 Desember 2025
Investasi dan Lokasi pelatihan:
Training dan Pelatihan Transparansi Dan Akuntabilitas Surabaya diselenggarakan di beberapa kota kota besar di Indonesia seperti Kota Yogyakarta (Hotel Ibis Malioboro dan Neo Tugu), Kota Surabaya (Hotel Ibis Center Surabaya dan Hotel Neo Surabaya), Kota Malang (Hotel Amaris Malang dan Hotel Neo Kota Malang), Kota DKI Jakarta (Hotel Amaris Kemang dan Hotel Neo Thamrin Jakarta), Kota Bandung (Pelaksanaan training diadakan di hotel Neo Dipatiukur dan Amaris Setiabudi), Provinsi Bali dilaksanakan di Hotel Ibis Kuta Bali dan Ibis Denpasar. Selain itu pelaksanaan juga diselenggarakan di kota-kota lain seperti Lombok, Palembang, Lampung, Batam, dan Juga Training di Kalimantan
Kisaran Investasi Training Transparansi Dan Akuntabilitas Bali Rp 6.500.000,- an (**syarat dan ketentuan berlaku**)
Harga setiap kota akan berbeda serta semakin banyak peserta dalam 1 instansi yang sama pun, akan lebih murah. Untuk informasi lebih lanjut hubungi kami segera.
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Hubungi tim marketing kami melalui WhatsApp berikut ini :